BPS Jelaskan Fungsi Penentuan Desil Kesejahteraan Masyarakat dalam DTSEN

Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan penjelasan mendalam terkait skema desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan ketepatan sasaran berbagai program bantuan pemerintah pada Sabtu (22/8/2026), sebagaimana dilansir dari Detik Finance.

Pengelompokan keluarga melalui DTSEN dirancang untuk memetakan tingkat kesejahteraan masyarakat secara sistematis. Sistem ini menempatkan masyarakat pada tingkat kesejahteraan paling rendah di kelompok desil 1 hingga tingkat paling tinggi pada desil 10.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan bahwa angka desil mencerminkan pemeringkatan posisi relatif suatu keluarga jika dibandingkan dengan keluarga lainnya, bukan menjadi indikator tunggal kondisi keuangan.

"Karena itu, angka desil perlu dipahami sebagai gambaran posisi relatif dalam pemeringkatan kesejahteraan, bukan sebagai ukuran tunggal kondisi ekonomi suatu keluarga," kata Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti.

Amalia menjelaskan lebih jauh bahwa penentuan desil tidak semata-mata mengacu pada ukuran nominal pendapatan, tingkat kemiskinan absolut, atau kepemilikan aset tertentu. Sebagai contoh, keluarga yang berada pada kelompok desil 3 belum tentu memiliki nominal pengeluaran dan pendapatan yang persis sama.

Proses pemeringkatan ini menggunakan metode statistik Proxy Means Test (PMT) yang memperhitungkan beragam variabel sosial ekonomi secara komprehensif, mulai dari kondisi tempat tinggal, pasokan air bersih, energi memasak, konsumsi listrik, hingga aspek kesehatan dan disabilitas.

"Karena menggunakan kombinasi berbagai karakteristik, satu kondisi atau satu indikator saja tidak dengan sendirinya menentukan posisi desil suatu keluarga," ujar Amalia.

Pendekatan PMT diakui secara internasional untuk memperkirakan posisi kesejahteraan masyarakat secara objektif ketika data pendapatan rumah tangga sulit diverifikasi secara lengkap. Pemeringkatan tersebut berfungsi membantu kementerian maupun lembaga dalam menyusun prioritas penerima manfaat program.

"Dengan demikian, desil bukan daftar penerima suatu program dan penggunaannya selalu perlu dibaca dalam konteks program yang bersangkutan," tegas Amalia.

Kualitas DTSEN dijaga melalui proses pemutakhiran berkelanjutan karena perubahan kondisi sosial ekonomi keluarga dapat memengaruhi posisi relatif mereka. Pemutakhiran ini melibatkan integrasi data administrasi, hasil sensus, verifikasi lapangan, serta laporan langsung dari masyarakat.

Hingga 10 Juli 2026, DTSEN Versi 3 Tahun 2026 telah mencatat 290,13 juta data individu serta 95,98 juta data keluarga. BPS juga menyediakan saluran usul dan sanggah seperti aplikasi Cek Bansos, SIKS-NG, dan situs Cek DTSEN bagi warga yang ingin memperbarui data.

"Apabila masyarakat menemukan informasi mengenai diri atau keluarganya yang belum sesuai dengan kondisi sebenarnya, pembaruan dapat disampaikan melalui mekanisme usul dan sanggah pada kanal resmi yang tersedia, antara lain Cek Bansos (cekbansos.kemensos.go.id) atau aplikasinya, SIKS-NG melalui operator desa/kelurahan, serta Cek DTSEN (dtsen-form.bps.go.id)," terang Amalia.

Setiap pengajuan pembaruan data akan dihitung ulang sesuai ketentuan yang berlaku tanpa mengubah posisi desil secara otomatis. Partisipasi aktif masyarakat dinilai sangat krusial dalam menjaga akurasi pendataan nasional ini.

"BPS bersama kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terus melakukan pemutakhiran untuk menjaga kualitas DTSEN agar semakin mencerminkan kondisi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam memastikan informasi diri dan keluarganya sesuai kondisi sebenarnya juga menjadi bagian penting dari proses tersebut," ujar Amalia.

DTSEN dibentuk melalui penggabungan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), P3KE, dan Regsosek yang kemudian disinkronkan bersama data kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025, BPS bertugas melangsungkan pengelolaan serta penyusunan basis data terpadu tersebut.