DPR Mendesak Kemenhub Perketat Pengawasan Keselamatan Laut

Komisi V DPR RI mendesak Kementerian Perhubungan memperketat pengawasan keselamatan transportasi laut setelah insiden kebakaran KM Mutiara Sentosa II rute Surabaya-Makassar di perairan Utara Sumenep, Madura, Jawa Timur, Minggu (2/8/2026) pagi.

Musibah tersebut menyebabkan ratusan penumpang harus dievakuasi, di mana lima orang dilaporkan meninggal dunia dan 229 lainnya selamat berdasarkan data hingga Senin (3/8/2026) pukul 09.00 WIB. Selain itu, sebanyak 11 korban selamat harus menjalani perawatan inap di Rumah Sakit Primasatya Husada Citra Surabaya akibat kelelahan usai terombang-ambing di laut selama lebih dari dua jam.

Anggota Komisi V DPR Sudjatmiko menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap seluruh operator kapal serta tingkat kepatuhan pada aturan keselamatan pelayaran di Indonesia.

"Tragedi ini harus menjadi titik balik pembenahan keselamatan transportasi laut Indonesia. Negara harus memastikan setiap masyarakat memperoleh layanan transportasi yang aman, nyaman, dan berkeselamatan melalui pengawasan yang lebih ketat, penegakan regulasi yang konsisten, serta penguatan kapasitas lembaga penyelamatan dan seluruh sistem keselamatan pelayaran nasional," ujar Sudjatmiko, Rabu (5/8/2026).

Ia juga menyoroti pentingnya keandalan sistem proteksi kebakaran di setiap kapal penumpang, termasuk kesiapan peralatan deteksi dini, pompa, hingga simulasi darurat berkala.

"Karena itu, setiap kapal penumpang harus memiliki sistem pemadam kebakaran yang benar-benar andal, mulai dari deteksi dini, sistem sprinkler, pompa kebakaran, hingga jaringan fire main system yang mampu memanfaatkan air laut sebagai sumber pasokan air untuk pemadaman. Sistem tersebut harus diuji secara berkala agar dapat berfungsi optimal ketika keadaan darurat terjadi," ujar Sudjatmiko.

Ia menambahkan bahwa upaya pencegahan harus diutamakan agar insiden serupa dapat ditangani sejak awal.

"Keselamatan pelayaran tidak boleh hanya bergantung pada keberanian kru saat menghadapi musibah, tetapi harus ditopang oleh sistem keselamatan yang modern, andal, serta memenuhi standar nasional maupun internasional. Pencegahan harus menjadi prioritas utama agar setiap kapal memiliki kemampuan merespons kebakaran sejak dini sebelum api membesar," ujar Sudjatmiko.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan pihak kementerian terus berkoordinasi secara terpadu dengan Basarnas, TNI, Polri, hingga rumah sakit dan PT Jasa Raharja guna memastikan pemenuhan hak-hak seluruh korban.

"Kami telah menginstruksikan jajaran Kementerian Perhubungan untuk terus mengawal proses pemenuhan hak-hak korban dan memastikan koordinasi antarinstansi berjalan optimal," ujar Dudy Purwagandhi.

Pemerintah berjanji akan mendampingi seluruh keluarga korban serta memastikan pelayanan medis berjalan maksimal.

"Jangan sampai ada korban ataupun keluarga yang mengalami kesulitan dalam memperoleh pelayanan maupun hak-haknya," ujar Dudy Purwagandhi.