Hamas Sepakati Pelucutan Senjata di Gaza Lewat Board of Peace

Kelompok militer Palestina, Hamas, menyetujui kesepakatan pelucutan senjata secara menyeluruh serta penarikan bertahap pasukan Israel dari Jalur Gaza pada Jumat, 31 Juli 2026. Kesepakatan yang dimediasi oleh Dewan Perdamaian atau Board of Peace tersebut diumumkan langsung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Pengumuman ini disampaikan usai pertemuan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dengan Trump di Gedung Putih. Rencana perdamaian mencakup pengalihan kewenangan pengelolaan senjata kepada Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG) serta penerjunan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) bersama kepolisian baru Palestina.

Proses pelucutan persenjataan dijadwalkan mulai dari kelompok-kelompok bersenjata skala kecil sebelum melangkah ke pembongkaran infrastruktur militer besar milik Hamas. Skema ini menerapkan prinsip verifikasi ketat di mana setiap tahapan wajib dirampungkan sebelum melangkah ke proses berikutnya.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan bahwa pencapaian ini menjadi pijakan penting untuk memulihkan stabilitas wilayah tersebut.

"Kesepakatan ini merupakan langkah krusial agar Gaza akhirnya dapat dipimpin oleh pemerintahan Palestina baru yang akan bekerja sama erat dengan Board of Peace untuk membantu rakyat Palestina. Pada saat yang sama, Israel akan mendapatkan keamanan yang layak, kemudian Gaza tidak lagi digunakan sebagai basis serangan teror," kata Donald Trump, Presiden Amerika Serikat.

Trump menambahkan bahwa pelaksanaan penarikan militer Israel akan disesuaikan dengan tahapan pelucutan senjata di lapangan.

"Seiring selesainya proses pelucutan senjata, pasukan Israel akan ditarik, dan Pasukan Stabilisasi Internasional akan bekerja sama dengan pasukan kepolisian Palestina yang baru untuk memastikan keamanan Gaza bagi penduduknya dan negara-negara tetangganya," kata Donald Trump, Presiden Amerika Serikat.

Langkah penyerahan senjata tersebut mengonfirmasi komitmen Hamas untuk mengalihkan penguasaan militer kepada otoritas teknokratik.

"Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (National Comittee for Administration Gaza/NCAG) akan mengelola dan melaksanakan pendataan serta penyimpanan senjata sesuai dengan jadwal yang telah disepakati," kata pejabat senior Hamas, Pejabat Senior Hamas.

Pejabat tersebut juga menekankan independensi komite teknokratik dalam memegang kendali atas aset militer di wilayah Gaza.

"Komite Nasional akan menjadi satu-satunya entitas yang berwenang untuk menyimpan, mengelola, atau mengontrol senjata di Gaza," kata pejabat senior Hamas, Pejabat Senior Hamas.

Kompromi ini diambil oleh pihak perunding sebagai langkah darurat demi menghentikan jatuhnya korban jiwa di pihak sipil.

"Kesepakatan telah dicapai mengenai persoalan senjata. Selain itu, juga telah dicapai kesepakatan mengenai penarikan bertahap (pasukan Israel) dari Jalur Gaza," kata pejabat Hamas, Pejabat Hamas.

Anggota tim perunding menambahkan bahwa keputusan tersebut merupakan bagian dari pengorbanan politik organisasi demi keselamatan warga Gaza.

"Kami membuat konsesi demi rakyat kami di Jalur Gaza, untuk menyelamatkan mereka dari pembunuhan dan pengungsian," kata Ghazi Hamad, Anggota Tim Perunding Hamas.

Hamad menjelaskan lebih lanjut bahwa mekanisme tersebut sepenuhnya berada di bawah kendali komite independen tanpa keterlibatan pihak luar.

"Israel tidak akan ikut campur dalam persoalan pelucutan senjata. Komite Nasional adalah lembaga yang akan menjalankan tugas tersebut," kata Ghazi Hamad, Anggota Tim Perunding Hamas.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri menegaskan posisi keterlibatannya dalam Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) di Gaza. Indonesia memberlakukan batasan operasional atau national caveats bahwa personel yang dikirim tidak akan terlibat dalam operasi militer maupun tindakan demilitarisi atau pelucutan senjata terhadap kombatan Palestina.