Kemenkeu Ambil Alih Pengelolaan Kereta Cepat Whoosh September 2026

Kementerian Keuangan Republik Indonesia bakal mengambil alih pengelolaan Kereta Cepat Jakarta Bandung atau Whoosh mulai September 2026 melalui skema Special Mission Vehicle untuk mempercepat penyelesaian utang tanpa membebani APBN secara langsung.

Pengalihan skema pengelolaan proyek senilai 7,27 miliar dollar AS atau Rp 120,38 triliun tersebut dilakukan guna menata struktur pembiayaan, termasuk beban pembengkakan biaya yang ditanggung konsorsium BUMN Indonesia dan China.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan kepastian pengalihan pengelolaan armada operasional jaringan transportasi cepat tersebut secara langsung melalui saluran media sosial resminya.

"Selamat malam guys. Siang tadi saya dan istri otw Bandung naik Whoosh. Bulan September nanti, pengelolaan Kereta Cepat Whoosh akan berada di bawah Kemenkeu," ujar Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Penggunaan Badan Usaha Milik Negara yang berfungsi sebagai lengan fiskal kementerian diharapkan mampu mempercepat penyelesaian utang investasi serta pembengkakan biaya tanpa menyedot anggaran negara secara mendadak.

"Pengelolaan dilakukan lewat Special Mission Vehicle (SMV) Kemenkeu agar penanganan utang lebih cepat dan tidak membebani APBN secara langsung," kata Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Transisi tata kelola ini juga menggeser kepemilikan saham PT Kereta Cepat Indonesia China dari sebelumnya dikuasai konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai pemegang saham mayoritas.

"(Nanti kepemilikan KCIC) di saya. Bukan (di bawah KAI lagi)," ucap Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Penjelasan teknis mekanisme pengalihan melalui korporasi khusus fiskal tersebut sebelumnya telah dikonfirmasikan oleh pihak manajemen Badan Pengaturan BUMN usai pertemuan resmi di Kantor Kemenkeu Jakarta.

"Nanti akan kita pakai tangan SMV fiskal kita untuk mengelola itu. Kita kan punya banyak juga, ada SMI, ada yang lain-lain. Jadi enggak langsung jadi tanggung jawab APBN. Jadi walaupun dikelola oleh pemerintah, tidak akan membebani APBN," ujar Dony Oskaria, Chief Operating Officer Danantara.

Penataan struktur keuangan ini diharapkan membantu menuntaskan masalah likuiditas BUMN konstruksi seperti PT Wijaya Karya (Persero) Tbk yang menanggung pinjaman besar demi menyetor modal proyek.

"Ini menjadi beban buat mereka (WIKA), tapi kan pada akhirnya harus kita selesaikan, enggak mungkin kita diamkan," kata Dony Oskaria, Chief Operating Officer Danantara.

Langkah Kementerian Keuangan mengambil alih saham korporasi dinilai oleh analis independen harus mengedepankan mekanisme bisnis murni demi mengembalikan modal investasi yang telah dikucurkan BUMN terbuka.

"Soal mekanisme pengambilalihan, seharusnya melalui mekanisme business to business. Jangan lupa, WIKA adalah perusahaan publik, sehingga perlu mempertanggungjawabkan aksi korporasinya kepada para pemangku kepentingan, baik investor ritel maupun regulator," ujar Herry Gunawan, Direktur NEXT Indonesia Center.

Penerapan skema divestasi atau jual beli saham secara akuntabel dinilai vital untuk mencegah timbulnya kerugian tahunan yang berkepanjangan pada korporasi BUMN pendukung.

"Skema ini perlu menjadi pilihan, karena BUMN seperti WIKA sudah menggelontorkan dana ke PSBI, dan semuanya harus dipertanggungjawabkan kepada publik, baik dari sisi transparansi maupun akuntabilitas. Bukan dengan cara hibah," kata Herry Gunawan, Direktur NEXT Indonesia Center.

Pemerintah ditegaskan perlu menjaga konsistensi transaksi komersial agar reputasi saham BUMN di pasar modal tetap stabil di mata para investor ritel maupun institusional.

"Mekanisme bisnis melalui divestasi atau pelimpahan kepemilikan melalui mekanisme bisnis tersebut penting untuk dijaga oleh pemerintah, demi menjaga kepercayaan para investor," ujar Herry Gunawan, Direktur NEXT Indonesia Center.

Ketidakpastian skema penyelesaian dinilai berisiko mengganggu kelangsungan bisnis BUMN lain yang bergantung pada kewajiban pembayaran surat berharga kepada publik.

"Kalau perpindahan sahamnya dilakukan bukan dengan cara bisnis, artinya tidak ada transaksi jual-beli saham atau kepemilikan, ini bisa berpengaruh pada keberlanjutan usaha terhadap BUMN lain yang sudah menjadi perusahaan terbuka," ujar Herry Gunawan, Direktur NEXT Indonesia Center.

Di sisi lain, Kepala Negara menegaskan bahwa komitmen pembayaran cicilan utang proyek transportasi massal berbasis rel tersebut tetap berjalan rutin sebagaimana mestinya.

"Pokoknya enggak ada masalah, karena itu kita bayar mungkin Rp 1,2 triliun per tahun. Tetapi manfaatnya, mengurangi macet, mengurangi polusi, mempercepat perjalanan, ini semua harus dihitung," ujar Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.

Pemerintah memastikan ketersediaan dana pembayaran pokok serta bunga utang aman seiring upaya efisiensi anggaran dan penindakan kebocoran keuangan negara.

"Duitnya ada. Duit yang tadinya dikorupsi (setelah diambil negara) saya hemat. Enggak saya kasih kesempatan.

Jadi saudara saya minta bantu saya semua. Jangan kasih kesempatan koruptor-koruptor itu merajalela. Uang nanti banyak untuk kita.

Untuk rakyat semua," kata Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.

Adapun rincian komponen utang pendanaan penutupan pembengkakan biaya proyek sebelumnya sempat dipaparkan oleh pihak pengelola operasional kereta api nasional.

"Pinjaman dari CDB merupakan pendanaan cost overrun dari pinjaman porsi konsorsium Indonesia 542,7 juta dollar AS. Untuk porsi equity porsi konsorsium Indonesia telah dipenuhi dari PMN," tutur Didiek Hartantyo, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero).