Kemensos Verifikasi 1,4 Juta Penerima Bansos Terindikasi Judi Online

Kementerian Sosial (Kemensos) tengah melakukan verifikasi terhadap 1,4 juta penerima bantuan sosial (bansos) yang terindikasi melakukan judi online. Selain itu, terdapat 1.900 pegawai Kemensos yang juga diduga terlibat aktivitas tersebut, kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul pada Jumat (4/9/2026).

Dari laporan yang diterima dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kemensos sedang mendalami data tersebut dan memberikan kesempatan klarifikasi kepada penerima manfaat yang terindikasi.

Gus Ipul menjelaskan bahwa sebagian penerima bansos yang terindikasi judi online telah mengonfirmasi bahwa mereka berhenti bermain sejak tahun lalu dan berjanji tidak mengulangi lagi.

"Dari data yang kita terima dari PPATK, kita dalami, kemudian kita sisir, dan kita terus berusaha memastikan bahwa penerima bansos yang terindikasi main judi online, kita beri kesempatan untuk melakukan klarifikasi," ujar Gus Ipul.

Menurut Gus Ipul, sebagian besar aktivitas judi online dilakukan oleh anggota keluarga penerima bansos seperti anak, cucu, suami, atau istri yang bukan pengurus rekening bansos.

"Jadi yang pengurus itu adalah penerima manfaat yang tertera dalam rekening penerima Bansos. Sementara yang bukan pengurus itu adalah keluarganya, bisa suami, bisa istri, atau bisa anak-anaknya, atau cucunya, yang satu KK," katanya.

Gus Ipul menegaskan bahwa proses verifikasi ini penting untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran dan digunakan sesuai tujuan.

Selain penerima bansos, Gus Ipul mengungkapkan terdapat 1.900 pegawai Kemensos, baik PNS maupun PPPK, yang terindikasi bermain judi online.

"Kita juga menerima data pegawai-pegawai Kementerian Sosial yang terindikasi main judi online, apakah itu PNS atau PPPK," ujar Gus Ipul.

Kemensos tengah melakukan penelusuran dan berjanji memberikan sanksi sesuai ketentuan bagi pegawai yang terbukti terlibat, mulai dari peringatan, penurunan pangkat, penundaan tunjangan kinerja, hingga pemberhentian kontrak PPPK.

"Kita sedang telusuri dan pasti kita akan ambil tindakan, mulai dari peringatan, penurunan pangkat, penundaan tukin. Bagi teman-teman PPPK bisa jadi nanti tidak akan kita perpanjang kontraknya," kata Gus Ipul.

Kasus penyalahgunaan identitas untuk judi online juga menimpa Darmi (66) dan suaminya Dayat (77), warga Desa Kayugeritan, Pekalongan, yang dicoret dari daftar penerima bansos setelah KTP mereka dipakai oleh orang lain.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memastikan hak Darmi dan suaminya dipulihkan dan bantuan sosial mereka dikembalikan setelah ditemukan bahwa KTP mereka disalahgunakan tanpa sepengetahuan mereka.

"Sudah kita kembalikan semuanya, dari provinsi dan kabupaten sudah membantu. Sudah kita bantu full untuk dikembalikan," kata Luthfi seusai menemui Darmi dan Dayat pada Kamis (3/9/2026).

Luthfi menginstruksikan dinas terkait untuk melakukan pengecekan ulang dan sosialisasi intens agar kasus serupa tidak terulang, terutama pada kelompok masyarakat rentan di desil 1-4.

Anggota Komisi VIII DPR Hetifah Sjaifudian menyoroti kasus ini dan meminta agar verifikasi faktual dilakukan sebelum penghentian bansos, terutama bagi kelompok rentan seperti lansia.

"Kasus lansia yang kehilangan bansos karena KTP-nya ternyata disalahgunakan orang lain menunjukkan pencocokan data digital tidak boleh menjadi satu-satunya dasar untuk menghentikan bantuan," ujar Hetifah.

Hetifah juga menekankan pentingnya mekanisme sanggah dan koreksi data yang cepat dan transparan agar masyarakat tidak dirugikan karena kesalahan data.

Kasus Darmi yang terhenti bansosnya sejak Oktober-Desember 2025 akibat indikasi judi online terjadi karena KTP dipinjam dan disalahgunakan tanpa sepengetahuan Darmi, yang bahkan tidak bisa membaca dan menulis serta tidak memiliki gawai.