KPK Tahan Rektor Unsoed dan Pejabat Terkait Kasus Pemerasan Mahasiswa Baru

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap dan menahan Rektor Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Prof. Akhmad Sodiq beserta beberapa pejabat kampus dalam dugaan pemerasan terkait penerimaan mahasiswa baru Fakultas Kedokteran.

Operasi tangkap tangan dilakukan pada 20 Agustus 2026 di lingkungan kampus Unsoed di Purwokerto, Jawa Tengah.

KPK menduga Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Prof. Norman Arie Prayogo memeras orangtua calon mahasiswa dengan meminta Rp 650 juta agar anaknya bisa diterima di Fakultas Kedokteran. Permintaan uang itu disampaikan melalui dua pihak swasta, DMW dan AW, yang menjadi perantara.

Orangtua calon mahasiswa sudah memenuhi permintaan uang tersebut, namun anaknya tetap tidak diterima sebagai mahasiswa baru.

Orangtua kemudian meminta uang itu dikembalikan melalui perantara yang sama. KPK menyebut pengembalian dana tersebut dikaitkan dengan tiga paket proyek di lingkungan Unsoed yang dikerjakan perusahaan milik keponakan Rektor, MYN.

"Keduanya selaku pihak swasta diduga meminta sejumlah uang kepada orangtua calon mahasiswa baru di Fakultas Kedokteran senilai Rp 650 juta untuk satu mahasiswa," ujar Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dilansir dari Antara, Sabtu (22/8/2026).

Achmad Taufik menjelaskan bahwa sistem penerimaan mahasiswa di Unsoed memiliki tahapan yang kewenangannya dipegang pihak tertentu sehingga berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan.

"Sistem penerimaan ini ada yang punya kewenangan, ada yang mengotorisasi, dan tadi ada sistem untuk memberikan persetujuan atau klik. Ketika klik itu dipegang oleh otoritas yang punya kewenangan penuh, ini bisa muncul penyalahgunaan kewenangan," kata Taufik.

Ia menambahkan orangtua calon mahasiswa dinilai tidak memiliki upaya yang kuat untuk mengimbangi kewenangan tersebut sehingga kasus ini masuk dalam konstruksi pemerasan.

Selain kasus pemerasan, KPK juga menemukan dua klaster lain, yaitu gratifikasi seleksi mahasiswa baru senilai Rp 680 juta dan tawar-menawar mahar Rp 1,12 miliar yang masuk dalam konstruksi gratifikasi karena tidak ditemukan unsur pemufakatan jahat.

"Dalam klaster yang kedua itu kita konstruksikan pasalnya gratifikasi, karena jika hanya ada penyelenggara negara menjalankan tugas normal dan ada ucapan terima kasih," ujar Taufik.

KPK telah menahan enam tersangka, yakni Rektor Unsoed Prof. Akhmad Sodiq, Wakil Rektor Kemahasiswaan Prof. Norman Arie Prayogo, Wakil Rektor Umum dan Keuangan Prof. Kuat Puji Prayitno, Kepala Bagian Akademik ES, dan dua pihak swasta DMW serta AW.

Menanggapi kasus ini, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menyatakan pihaknya akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses penerimaan mahasiswa di Unsoed.

"Kita akan evaluasi semuanya, sudah berkoordinasi dan membentuk tim untuk evaluasi proses penerimaan," ujar Brian saat ditemui di Jakarta Convention Center, Minggu (23/8).

Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Stella Christie menegaskan bahwa pemerintah tidak melihat kasus ini sebagai persoalan individu semata, melainkan akan mengkaji sistem yang memungkinkan terjadinya pelanggaran.

"Kita terus bercermin dan mencari solusi terbaik untuk semua," kata Stella.

Menurut Stella, evaluasi tidak cukup hanya memperketat aturan, tetapi juga melihat celah dan motivasi dalam sistem yang memungkinkan penyalahgunaan kewenangan terjadi.

Kasus ini menambah daftar dugaan praktik bisnis gelap kursi kuliah yang menghubungkan uang orangtua, perantara, pejabat kampus, dan proyek sebagai jalan pembayaran di perguruan tinggi negeri.

Kejadian serupa pernah terjadi di beberapa perguruan tinggi lain, menunjukkan perlunya transparansi dan pengawasan lebih ketat pada sistem seleksi mandiri mahasiswa.