Malaysia Tutup Network School dan Tolak Pengaruh Luar Negeri

Pemerintah Malaysia secara resmi menghentikan operasional komunitas teknologi Network School di Forest City, Johor, pada Rabu (22/7/2026) setelah mencabut izin usahanya. Langkah tegas ini diiringi penolakan keras atas gertakan delapan anggota Kongres Amerika Serikat yang mengancam memotong dana pelatihan militer akibat kebijakan pendeportasian warga Israel.

Penyegelan fasilitas Network School dilakukan oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri (MBIP) setelah ditemukannya pelanggaran syarat perizinan dan penggunaan tempat. Penyelidikan ketat tersebut berawal dari tuduhan hadirnya warga negara Israel yang masuk menggunakan paspor ganda di komunitas co-living tersebut.

Anggota Kongres AS dari Partai Demokrat yang dipimpin Josh Gottheimer dan Greg Landsman sebelumnya mengirimkan surat kepada Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio. Surat tersebut mendesak Malaysia membatalkan kebijakan yang mereka sebut anti-Semit dalam kurun waktu 15 hari atau menghadapi penghentian dana militer.

Menteri Komunikasi Malaysia Datuk Seri Fahmi Fadzil menegaskan bahwa tindak-tanduk para politisi Amerika Serikat tersebut merupakan bentuk campur tangan yang tidak sopan terhadap kedaulatan hukum negara.

"Kami akan menyampaikan pesan yang sangat jelas kepada Kedutaan Besar AS - 'Jangan campur tangan dalam urusan dalam negeri, termasuk isu imigrasi, Malaysia'," kata Fahmi Fadzil, Menteri Komunikasi Malaysia.

Juru bicara pemerintah persatuan itu menambah penjelasannya bahwa Malaysia tidak akan tinggal diam terhadap ancaman asing karena memiliki hak penuh untuk mengusir siapa pun yang melanggar hukum.

"Kami tidak akan berdiam diri; negara ini adalah negara yang berdaulat. Jika ada pihak atau individu yang terbukti melanggar syarat, maka kami memiliki kekuasaan, kami memiliki hak untuk mengusir dan mendeportasi mereka," ujar Fahmi Fadzil, Menteri Komunikasi Malaysia.

Ketegangan ini bermula dari instruksi Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim yang memerintahkan penindakan tegas terhadap keberadaan warga Israel di dalam negeri.

"Masalah ini telah diserahkan kepada lembaga-lembaga terkait, dan saya percaya Menteri Pendidikan Tinggi akan menjelaskan. Jika ditemukan pelanggaran, tindakan harus diambil. Jika ada warga negara Israel yang terlibat, mereka akan segera dideportasi karena Malaysia tidak mengakui Israel. Kami sedang menyelidiki masalah ini, dan kami tidak akan membiarkannya," kata Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia.

Pemerintah federal memastikan bahwa pemeriksaan imigrasi sejauh ini telah melibatkan 266 orang di lokasi tersebut. Menteri di Departemen Perdana Menteri (Urusan Agama) Dr Zulkifli Hasan menegaskan kembali komitmen penuh negara terhadap prinsip-prinsip hukum internasional dan penolakan atas keberadaan entitas Israel.

"Malaysia tidak pernah mengakui entitas ilegal Israel, tidak memiliki hubungan diplomatik dengannya, dan tidak melihat adanya kebutuhan untuk melakukan hal itu," kata Dr Zulkifli Hasan, Menteri di Departemen Perdana Menteri (Urusan Agama).

Dampak dari penutupan permanen ini membuat sekitar 260 warga asing di Network School mengemas barang-barang mereka untuk keluar dari kawasan Johor. Igor, seorang pengusaha kripto asal Rusia, menyampaikan kekecewaannya atas pembubaran mendadak tersebut.

"Ini situasi yang sangat buruk. Seluruh pengalaman dengan Network School sangat luar biasa, 10 dari 10, (tapi) begitu saja, semuanya lenyap dan harapan kami sirna," kata Igor, pengusaha asal Rusia.

Kekecewaan serupa diungkapkan seorang anggota asal Kanada yang terpaksa bergegas menuju Bandara Changi Singapura untuk pulang ke negaranya.

"Tidak menyenangkan bagaimana kami diperlakukan. Mari kita lihat apa yang terjadi, tetapi untuk saat ini lebih baik kami kembali," ujar seorang anggota Network School asal Kanada.

Di sisi lain, pendiri Network School asal AS, Balaji Srinivasan, mengumumkan telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan pemerintah Kazakhstan untuk memindahkan kampusnya ke negara Asia Tengah tersebut.