OJK Gelar Kick Off Bulan Dana Pensiun 2026

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggandeng PT TASPEN (Persero) menggelar Kick Off Bulan Dana Pensiun 2026 di CFD Sudirman untuk meningkatkan literasi dan kepesertaan masyarakat sejak dini, seperti dilansir dari Detik Finance.

Meskipun indeks literasi keuangan nasional telah menyentuh angka 69 persen, pemahaman masyarakat terhadap dana pensiun dinilai masih sangat rendah. Data survei OJK mencatatkan pemahaman sektor ini baru mencapai 22 persen.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyampaikan penjelasan mengenai hasil survei lembaganya terkait indeks literasi tersebut.

"OJK ini bikin satu survei tentang literasi dan inklusi di masing-masing sektor. Kalau secara nasional, literasi keuangan secara nasional itu sudah 69%. Artinya kalau dari 100 orang yang kita tanya, ya 70 sudah ngerti lah," ujar Friderica Widyasari Dewi, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Ia menekankan bahwa ketimpangan masih terlihat jelas pada sektor dana pensiun.

"Tapi khusus untuk dana pensiun itu angkanya masih kecil. Untuk literasi masih 22%," sambungnya Friderica Widyasari Dewi, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Rendahnya angka tersebut berbanding lurus dengan tingkat akses atau inklusi masyarakat pada program pensiun.

"Kemudian inklusinya juga masih kecil," tambahnya Friderica Widyasari Dewi, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Di sisi lain, total dana kelolaan pada industri dana pensiun saat ini telah menembus angka Rp1.669 triliun.

"Nah, kemudian kalau dari industri dana pensiun juga saat ini dana kelolaan dana pensiun juga sangat baik ya Rp1.669 triliun, ya tetapi ini tentunya PR-nya adalah nggak cuma membesarkan dana kelolaan dana pensiun tapi meningkatkan kepesertaannya," ujarnya Friderica Widyasari Dewi, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

OJK menegaskan bahwa perluasan kepesertaan memerlukan dorongan kolektif lintas lembaga dan sektor industri.

"Dan ini adalah PR kita semua antara OJK regulator, pemerintah, kemudian dengan asosiasi dana pensiun, kemudian perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang dana pensiun untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa dana pensiun itu harus disiapkan dari bahkan sejak pertama orang mulai bekerja. Sejak pertama orang bekerja itu harus sudah memikirkan tentang dana pensiun," ujarnya Friderica Widyasari Dewi, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dukungan atas langkah edukasi ini turut disampaikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

"Jadi, masa persiapan yang baik tidak dipersiapkan ketika kita itu akan berhenti bekerja, tapi sejak mulai bekerja," katanya Rini Widyantini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

Pemerintah secara khusus mengimbau kelompok pekerja muda untuk mulai merencanakan jaminan masa tua mereka.

"Oleh karena itu, tentunya kesiapan ini perlu disiapkan dari sebelum kita pensiun. Hari ini OJK, Mandiri Taspen, dan sebagainya telah mengajak Bapak dan Ibu, terutama yang muda-muda untuk mempersiapkan pensiun dengan baik begitu," ujarnya Rini Widyantini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia menyoroti tantangan struktur angkatan kerja nasional yang didominasi pekerja informal.

"Kita memiliki angkatan kerja 155 juta, sebagian mereka ada yang PNS atau ASN tentu terkait dengan jaminan sosialnya mereka sudah apa... sudah punya, tapi jangan lupa bahwa dari angkatan kerja kita ada sekitar 60% mereka yang bekerja di sektor informal," paparnya Prof. Yassierli, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

Perlindungan sosial dinilai menjadi instrumen vital agar pekerja tetap sejahtera saat tidak lagi produktif.

"Dan ini tentu tantangan pemerintah bagaimana kita semangat yang kita dengar hari ini, masa mudanya produktif dan kemudian masa muda berkarya dan kemudian pada saat tua bahagia dan mendapatkan perlindungan. Jadi kami dari Kementerian Ketenagakerjaan sekali lagi ini sejalan dengan upaya kita untuk terus meningkatkan perlindungan kepada para angkatan kerja kita," paparnya Prof. Yassierli, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

Pelaksanaan ajang ini diharapkan menjadi sinergi berkelanjutan demi menjamin kesejahteraan para pekerja pascapurnabakti.

"Dan semoga ini program bersama bagaimana kita memperhatikan pasca mereka bekerja dengan kick-off bulan dana pensiun ini bisa kita wujudkan dengan kolaborasi bersama," pungkasnya Prof. Yassierli, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia.