Pemerintah Alokasikan Anggaran Belanja Negara Rp4.097 Triliun di RAPBN 2027

Pemerintah menetapkan alokasi belanja negara sebesar Rp4.097,2 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 pada Jumat (14/8/2026) di Jakarta untuk mendanai delapan klaster Program Kerja Prioritas Nasional.

Total rencana belanja negara tersebut tumbuh sebesar 3,9 persen apabila dibandingkan dengan outlook tahun 2026. Anggaran ini terdiri dari belanja pemerintah pusat mencapai Rp3.362,2 triliun dan alokasi transfer ke daerah sebesar Rp735 triliun.

Sementara itu, pendapatan negara pada RAPBN 2027 diproyeksikan mencapai Rp3.426,0 triliun atau mengalami pertumbuhan sebesar 6,8 persen dari outlook 2026. Proyeksi ini mencakup penerimaan perpajakan senilai Rp2.908 triliun, penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp517,4 triliun, serta hibah senilai Rp700 miliar. Postur ini menghasilkan defisit anggaran sebesar Rp671,2 triliun atau setara 2,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto.

Asumsi makroekonomi 2027 menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6 persen dengan laju inflasi dijaga di kisaran 2,5 persen. Nilai tukar rupiah diasumsikan berada pada Rp17.500 per dolar AS dan harga minyak mentah Indonesia ditetapkan sebesar US$75 per barel.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk terus menekan angka defisit fiskal tersebut saat menyampaikan RAPBN 2027 di Gedung DPR.

"Defisit ini akan kita usahakan untuk kita tekan lebih kecil lagi. Kita memahami bahwa defisit yang ideal adalah sekecil-kecilnya. Bahkan cita-cita kita adalah anggaran yang berimbang," kata Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo Subianto juga menjabarkan esensi utama dari penetapan anggaran keuangan negara.

"APBN bukan sekadar dokumen keuangan negara. APBN adalah alat perjuangan kita. APBN adalah instrumen untuk melindungi rakyat.

Alat untuk memperkuat bangsa. Alat untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan dalam mencapai kehidupan yang lebih baik," ujar Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.

Mengenai situasi ekonomi terkini, Prabowo Subianto menyampaikan pandangannya terkait kondisi pasar global.

"Kita memasuki tahun 2026 dalam keadaan dunia yang tidak menentu, yang tidak mudah. Harga energi di seluruh dunia meningkat karena perang. Suku bunga global tinggi dan bisa naik. Nilai tukar berbagai negara tertekan, dan ketegangan geopolitik mengganggu perdagangan dunia," kata Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.

Pemerintah juga mengumumkan rencana strategis membentuk bursa mineral dan komoditas utama yang ditargetkan beroperasi 1 Januari 2027 di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.

"Kita bukan hanya ingin menjadi penghasil komoditas dunia. Kita harus ikut menentukan harga komoditas dunia," ucap Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.

Selain itu, pemerintah berencana mengajukan revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan untuk membuka skema kewarganegaraan ganda secara terbatas bagi talenta unggul.

"Kita tidak boleh memaksa talenta terbaik Indonesia memilih antara kesempatan berkarya di dunia dan ikatan mereka kepada tanah air," tutur Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.

Dari total belanja kementerian dan lembaga yang disiapkan sebesar Rp1.504,7 triliun, Badan Gizi Nasional menerima porsi anggaran terbesar untuk menjalankan program makan bergizi gratis bagi 72,1 juta penerima manfaat.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan fokus pemanfaatan anggaran pusat tersebut dalam konferensi di Direktorat Jenderal Pajak.

"Kebijakan belanja pemerintah pusat ini difokuskan untuk mendukung pencapaian target PKPN tahun 2027, kemudian untuk optimalisasi belanja untuk mendukung kebijakan pemerintah, mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas layanan publik dan SDM, serta menjaga daya beli masyarakat," kata Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.

Purbaya Yudhi Sadewa turut menyampaikan sikap optimis pemerintah terhadap ketahanan makroekonomi nasional.

"Fiskal kita tetap dirancang untuk ekspansif walaupun tidak besar sekali. Tapi yang jelas dari pemerintah akan ada dorongan ke perekonomian," ujar Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.

Akumulasi pagu anggaran untuk sepuluh instansi dengan alokasi terbesar ini mencapai Rp1.133,58 triliun dari total belanja kementerian dan lembaga dalam RAPBN 2027.