Pemerintah Tutup Permanen 455 SPPG Program Makan Bergizi Gratis

Pemerintah mengambil tindakan tegas dengan menutup secara permanen 455 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia setelah terbukti gagal memenuhi standar Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Langkah pembenahan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Terbatas Tingkat Menteri yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta, Rabu (26/8/2026).

Secara keseluruhan, pemerintah telah menindak 833 SPPG bermasalah dari total 27.485 unit yang terdaftar. Pengetatan ini dilakukan untuk menjamin kualitas dan keamanan pangan bagi para penerima manfaat, bukan sekadar mengejar jumlah kuantitas dapur yang beroperasi.

"Program MBG terus kita perbaiki. Bukan hanya mengejar jumlah SPPG atau penerima manfaat, tetapi yang paling penting kualitas pelaksanaannya harus terjaga. Standar harus dipenuhi dan aturan harus dipatuhi. Kalau tidak memenuhi persyaratan, kita tindak tegas," ujar Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

Evaluasi menyeluruh mencatat 3.515 SPPG di 324 kabupaten/kota belum memiliki SLHS, yang terdiri atas 3.060 unit belum mengajukan permohonan dan 455 unit dinyatakan gagal memenuhi syarat. Selain itu, terdapat 463 SPPG yang berpotensi dibekukan karena belum menyampaikan data profiling kepada Badan Gizi Nasional (BGN).

"MBG itu saya meyakini, manajemen yang baru, dipimpin Mas Dar (Sudaryono) ini dua bulan bisa kita atasi sebagian besar persoalan ya, dua bulan, sebelum 20 Oktober 2026. Ini hebat, yang muda-muda ini mau mendengar, mau diajak diskusi, rajin rapat dia mau, bahkan yang tadi saya sangat terenyuh, melampaui dari tugas ya," kata Zulkifli Hasan.

Pemerintah optimistis pembenahan manajemen di bawah jajaran baru BGN dapat menyelesaikan sebagian besar persoalan tata kelola serta keamanan makanan sebelum peringatan dua tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2026.

"Mudah-mudahan.. kita bekerja keras, ini tidak mengada-ada ya, karena kalau kita bicara jujur juga kadang-kadang kita dipelintir. Ini teman-teman bayangkan jam 2 pagi absen, ya. Kami juga nggak ada hari libur kerja ini. Mudah-mudahan 20 Oktober ya, 2 tahun pemerintahan Pak Prabowo, isu-isu mengenai BGN bisa kita handle dengan baik, bisa kita selesaikan dengan baik," ujar Zulkifli Hasan.

Penertiban juga menyasar sektor sumber daya manusia dengan memberhentikan 249 Kepala SPPG yang terbukti melakukan pelanggaran berat. Sanksi pemecatan dijatuhkan atas keterlibatan dalam kasus keracunan makanan, kasus penipuan, hingga pelanggaran absensi kerja lebih dari 10 hari.

"Sudah ada 66 pengelola SPPG yang diberhentikan (di bulan ini). Sebelumnya 183 (sudah diberhentikan), yang nggak disiplin," sebut Zulkifli Hasan.

Aturan disiplin ketat kini mewajibkan pengelola dapur hadir mulai pukul 02.00 dini hari saat proses memasak dimulai hingga pendistribusian makanan rampung pada pukul 09.00 pagi.

"Pengelola SPPG yang nggak disiplin, nggak datang-datang ke kantor, kan mereka PPPK kalau nggak ngantor berapa kali itu harus diberhentikan. Nah ini tegas sudah 183 ditambah 66 yang dipecat. Karena Kepala Dapur SPPG yang bertanggung jawab mengawasi makanan nggak ada di tempat itu bahaya sekali," jelas Zulkifli Hasan.

Kemenko Pangan juga mencatat SPPG yang belum mengajukan standar kelayakan kesehatan akan ditertibkan secara bertahap agar seluruh masakan yang dihasilkan terjamin sehat.

"Ada 3.060 yang tidak mengajukan, kalau mengajukan tidak SLHS kan kita ragu-ragu ngecek ini nanti masaknya gimana gitu. Dan tadi ada 463 tidak terdata. Jadinya 3.500 lebih dapur yang tidak mengajukan SLHS.

Gitu. Dan ada yang tidak memenuhi syarat ya. Itu langsung ditutup permanen 455 ya," jelas Zulkifli Hasan.

Di sisi lain, Kepala BGN Sudaryono menegaskan pihak pemerintah memprioritaskan perbaikan tata kelola 27.000 dapur yang sudah ada sebelum membuka fasilitas baru. Pembentukan regulasi baru dijadwalkan selesai pada akhir Agustus agar ekspansi tidak menimbulkan masalah baru.

"Intinya adalah sekarang sudah kami sisir semua. Intinya kami di Agustus ini, izinkan kami membereskan 27.000 (dapur) yang sudah operasional ini tata kelola aturan peraturannya tuh mesti bener dulu," kata Sudaryono.

BGN menghentikan sementara penambahan operasional agar penyusunan petunjuk teknis dan aturan bersama kementerian/lembaga lain dapat rampung sepenuhnya.

"Jangan sampai ini belum beres, kita buka-buka-buka -buka, akhirnya numpuk masalah," ucap Sudaryono.

Aktivasi dapur baru ditargetkan mulai berjalan pada September dan Oktober 2026 setelah seluruh aturan pendukung dari Kementerian Keuangan serta kementerian terkait diselesaikan.

"Jadi memang urutannya begitu. Sehingga nanti ini di September, Oktober, ini kemudian kita kalau sudah jelas peraturannya, fix dari Kementerian Keuangan dan K/L-K/L lain yang berhubungan ini secara aturan beres semua, jadi tidak ada lagi aturan yang kita langgar, yang itu kemudian membuat masalah di kemudian hari," tutur Sudaryono.

Sebagai langkah lanjutan, pemerintah menyiapkan sekitar 2.700 dapur di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang siap diaktifkan, termasuk beberapa ratus dapur di wilayah Papua dan Maluku.

"Saat ini yang di 3T yang berdasarkan catatan kami ada sekitar 2.700-an yang siap, artinya dapurnya sudah jadi. Dari 2.700 itu kemudian yang kami pilah di daerah, yang seluruh pulau Papua itu, Maluku, Maluku Utara mungkin ada sekitar berapa ratus gitu, ada 300 kalau nggak salah. Nanti pelan-pelan kita buka," ungkap Sudaryono.

Pengaktifan fasilitas di wilayah 3T akan dilakukan secara bertahap guna memastikan kejelasan data penerima manfaat berdasarkan nama dan alamat, kesiapan insentif, serta penerapan prosedur operasional standar.

"Karena kami ingin memastikan bahwa nggak hanya buka, tapi memastikan penerima manfaatnya jelas, by name by addressnya jelas, insentifnya jelas, kemudian SOP-nya juga harus dilaksanakan," jelas Sudaryono.

Rapat koordinasi terbatas tersebut turut dihadiri oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari, serta perwakilan dari Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, dan BPKP.

"Jadi intinya kenapa kok nggak dibuka-buka dari sekarang? Karena kami ingin memastikan bahwa tata kelolanya dibereskan dulu," kata Sudaryono.