Pemprov DKI Perbaiki Fasilitas Publik yang Dirusak Saat Demo DPR

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan seluruh fasilitas publik yang rusak akibat kerusuhan usai aksi demonstrasi di sekitar Gedung DPR/MPR RI pada Kamis (27/8/2026) telah selesai diperbaiki dan kembali berfungsi normal di Jakarta pada Sabtu (29/8/2026).

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bergerak cepat melakukan pembersihan dan perbaikan sarana transportasi hingga kamera pengawas (CCTV) sejak massa membubarkan diri demi menjaga kelancaran aktivitas warga serta mobilitas arus lalu lintas ibu kota.

Proses pemulihan tersebut melibatkan kerja sama antara jajaran pemprov, Polda Metro Jaya, serta Kodam Jaya yang turun langsung ke lapangan pada malam pasca-insiden kerusuhan.

"Saya sudah memerintahkan untuk langsung dilakukan perbaikan karena saya nggak mau ada yang terganggu," ujar Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta.

Proses pembersihan puing sisa kerusuhan dilakukan secara intensif agar prasarana kota dapat kembali digunakan masyarakat tanpa hambatan.

"Semalam itu saya, Kapolda, Pangdam, dan seluruh jajaran stakeholder yang ada termasuk para wali kota itu langsung melakukan bersih-bersih," kata Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta.

Upaya penanganan cepat ini berdampak langsung pada pemulihan kondisi arus lalu lintas dan kegiatan masyarakat di berbagai wilayah Jakarta.

"Makanya kenapa kemudian kemarin lalu lintasnya menjadi normal. Dan hari ini aktivitas juga normal," kata Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta.

Pramono menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap menghormati kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum, namun mengimbau agar massa tidak merusak sarana umum.

"Demonstrasi itu kan dilindungi oleh undang-undang. Sebagai Gubernur Jakarta saya berulang kali menyampaikan silakan tapi jangan merusak sarana prasarana publik," kata Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta.

Ia menambahkan bahwa perusakan sarana umum pada akhirnya memberikan dampak kerugian langsung bagi masyarakat luas pengguna fasilitas tersebut.

"Kalau dirusak yang dirugikan siapa sih? Yang dirugikan publik sendiri," ujar Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta.

Penegasan mengenai berfungsinya kembali seluruh prasarana penunjang kota disampaikan untuk menjamin keamanan dan kenyamanan warga Jakarta.

"Yang jelas, tidak ada yang terganggu aktivitas publiknya karena semua, baik itu halte, CCTV, dan sebagainya, sekarang sudah normal kembali. Jadi tidak ada yang terganggu, saya hanya minta untuk kita semua jaga Jakarta," kata Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta.

Sementara itu, Polda Metro Jaya membeberkan pertimbangan utama dalam pengelolaan keamanan dan ketertiban masyarakat selama kerusuhan yang berlangsung hingga dini hari di kawasan DPR RI.

"Sebagaimana tadi dipertanyakan bahwa kerusuhan yang terjadi itu sampai dengan subuh, dini hari sampai dengan subuh, kemudian apa kendalanya ya," kata Budi Hermanto, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes.

Kepolisian mengutamakan keselamatan jiwa, harta benda masyarakat, serta prinsip hak asasi manusia dalam mengambil tindakan di lapangan.

"Kami tentunya di dalam melakukan pengelolaan penanganan Kamtibmas banyak hal yang kami pertimbangkan dan kami lebih mengutamakan keselamatan masyarakat, keselamatan jiwa, harta benda, kemudian penghormatan hak asasi manusia," ujar Budi Hermanto, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes.

Pendekatan humanis dan imbauan persuasif diajukan terlebih dahulu sebelum melangkah ke tindakan penegakan hukum yang tegas terhadap para pelaku perusakan.

"Kami lebih mengedepankan imbauan dan humanisme terhadap siapapun, termasuk terhadap perusuh. Dan penindakan hukum yang tegas tentunya kami juga tetap lakukan dengan memperhatikan dan menjunjung tinggi terhadap hak asasi manusia," kata Budi Hermanto, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes.

Pihak kepolisian memberikan ruang peringatan kepada massa untuk membubarkan diri secara tertib guna menjaga stabilitas kerukunan.

"Oleh karena itu, ini memberikan ruang kami berikan peringatan terlebih dahulu kemudian kami imbau kepada mereka untuk sama-sama menjaga situasi dan stabilitas Kamtibmas. Namun demikian, ketika mereka melakukan perusakan tentunya kami juga tidak membiarkan dan kami lakukan penindakan hukum," kata Budi Hermanto, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes.

Polda Metro Jaya mendata sebanyak 322 orang diamankan terkait ricuh usai aksi demonstrasi tersebut, yang terdiri dari 162 orang dewasa berusia 18 hingga 40 tahun serta 160 anak berusia 12 hingga 19 tahun.

"Berdasarkan hasil pendataan, sebanyak 322 orang diamankan untuk menjalani pemeriksaan. Dari kelompok usia, 162 orang dewasa berusia sekitar 18 sampai dengan 40 tahun yang ditangani oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya, serta 160 anak berusia rentang 12 sampai dengan 19 tahun yang ditangani oleh Direktorat PPA dan PPO Polda Metro Jaya," kata Budi Hermanto, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes.

Pemeriksaan terhadap massa yang diamankan dari satu lokasi di kawasan gedung DPR RI tersebut dibagi ke dalam tujuh klaster oleh penyidik kepolisian.

"Pada saat ini PMJ telah melakukan pemeriksaan terhadap 315 orang yang pada saat terjadi aksi kerusuhan pada 27 Agustus 2026 dari satu tempat di wilayah sekitar gedung DPR RI," kata Iman Imanuddin, Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes.