Pemprov Lampung Dorong Ekosistem Lokal Sukseskan Makan Bergizi Gratis

Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat komitmen dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat desa di wilayah tersebut pada Selasa, 19 Mei 2026.

Langkah strategis ini diwujudkan melalui dorongan kerja sama antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan koperasi desa, peternak, dan pelaku UMKM lokal di seluruh kabupaten dan kota se-Provinsi Lampung.

Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menjelaskan bahwa program MBG merupakan langkah krusial untuk mengatasi persoalan beban tiga kali lipat masalah gizi atau triple burden of malnutrition di Indonesia.

“Kita semua meyakini bahwa langkah awal kemajuan bangsa bermula dari satu titik, yaitu kecukupan gizi anak-anak kita,” ujar Jihan Nurlela, Wakil Gubernur Lampung.

Pemerintah Provinsi Lampung menyoroti pentingnya program ini karena mencakup penyediaan akses gizi di wilayah terpencil serta pemberian edukasi mengenai pola makan sehat kepada masyarakat.

“Tidak ada bangsa yang maju jika anak-anaknya kelaparan atau tidak memiliki akses terhadap makanan bergizi. Program MBG hadir untuk menjawab persoalan tersebut secara komprehensif, mulai dari peningkatan akses gizi di daerah terpencil hingga edukasi pola makan sehat,” kata Jihan Nurlela, Wakil Gubernur Lampung.

Pemberian makanan bergizi, terutama sarapan pagi di sekolah, dinilai berkontribusi besar dalam mengoptimalkan penyerapan vitamin D dari sinar matahari serta memicu konsentrasi belajar siswa.

“Kecukupan gizi terbukti meningkatkan fokus siswa dalam menyerap pelajaran, yang berbanding lurus dengan prestasi akademik dan penurunan angka putus sekolah,” ujarnya Jihan Nurlela, Wakil Gubernur Lampung.

Selain fokus pada aspek kesehatan, program yang menyasar sekitar 2,7 juta penerima manfaat di Lampung ini diproyeksikan membuka lapangan kerja baru dan menyerap produk pangan lokal.

“Gapembi harus menjadi garda terdepan dalam menyukseskan program prioritas nasional ini. Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, pengusaha, dan masyarakat, kita optimistis ekonomi daerah akan menguat seiring lahirnya generasi yang sehat dan cerdas,” jelas Jihan Nurlela, Wakil Gubernur Lampung.

Keterlibatan aktif pelaku usaha mikro di daerah dalam pengelolaan program ini juga diharapkan mampu menjadi instrumen efektif untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan petani.

“MBG diharapkan menjadi instrumen yang baik bagi UMKM di daerah untuk terlibat dalam pengelolaan program, sekaligus mendorong pemanfaatan bahan pangan lokal dan peningkatan kesejahteraan petani,” katanya Jihan Nurlela, Wakil Gubernur Lampung.

Sebagai bentuk komitmen keberlanjutan, Pemerintah Provinsi Lampung juga akan menjalankan fungsi pengawasan secara berkala pada aspek higienitas dan standar usaha.

“Momentum ini harus dimanfaatkan untuk membangun ekosistem ekonomi lokal yang tangguh dan mandiri di tengah masyarakat,” ujar Jihan Nurlela, Wakil Gubernur Lampung.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyatakan bahwa perbaikan kualitas pendidikan nasional harus berjalan selaras dengan pemenuhan nutrisi yang memadai bagi anak-anak.

“Sejarah peradaban dunia menunjukkan bahwa negara maju selalu dimulai dari anak-anak yang cerdas dan sehat. Karena itu, kualitas pendidikan harus dibarengi dengan pemenuhan nutrisi yang baik,” ujar Rahmat Mirzani Djausal, Gubernur Lampung.

Gubernur menambahkan bahwa program MBG menjadi solusi konkret atas fluktuasi harga komoditas pertanian seperti singkong dan jagung yang selama ini menekan tingkat kesejahteraan petani Lampung.

“Program MBG diharapkan menjadi instrumen pemerataan ekonomi. Uang negara mengalir langsung ke desa melalui dapur-dapur MBG, sehingga menciptakan perputaran ekonomi baru di tingkat masyarakat,” katanya Rahmat Mirzani Djausal, Gubernur Lampung.

Saat ini telah terbentuk lebih dari seribu dapur MBG di Lampung, dan Gubernur menegaskan pasokan bahan baku dapur tersebut harus diprioritaskan dari hasil bumi desa setempat.

“Ke depan, dapur MBG tidak boleh hanya bergantung pada pemasok dari kota. Produk pertanian dan peternakan desa harus menjadi bagian utama rantai pasok sehingga pertumbuhan ekonomi benar-benar terjadi dari bawah,” tegas Rahmat Mirzani Djausal, Gubernur Lampung.

Dukungan Pemprov Lampung ini mendapat apresiasi dari Badan Gizi Nasional (BGN) RI yang melihat adanya potensi perputaran ekonomi kerakyatan berskala besar dari pengelolaan setiap dapur.

“Program ini memiliki dampak ekonomi luar biasa. Setiap dapur mengelola anggaran yang langsung berputar di masyarakat melalui pembelian bahan pangan, pelibatan UMKM, petani, dan koperasi desa,” ujarnya Tengku Syahdana, Direktur Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Badan Gizi Nasional (BGN) RI.

BGN RI juga mengingatkan agar ekosistem rantai pasok ini dikelola secara inklusif dengan melibatkan sebanyak mungkin elemen masyarakat lokal di daerah.

“Jangan ada masyarakat yang hanya menjadi penonton. Semua harus menjadi bagian dari rantai pasok dan naik kelas bersama,” katanya Tengku Syahdana, Direktur Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Badan Gizi Nasional (BGN) RI.

Sementara itu, Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (GAPEMBI) mengungkapkan peran besar sektor swasta yang telah mendirikan puluhan ribu dapur SPPG di Indonesia secara mandiri.

“Program ini adalah bentuk gotong royong nasional untuk mendukung cita-cita Presiden Prabowo Subianto dalam menciptakan generasi sehat dan berkualitas,” ujarnya Alven Stony, Ketua Umum GAPEMBI.

Ketua Umum GAPEMBI merinci bahwa nilai investasi dari 28.800 dapur yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia telah mencapai angka sekitar Rp90 triliun tanpa membebani dana APBN.

“Bayangkan, hampir 30 ribu dapur dikali Rp3 miliar. Artinya ada sekitar Rp90 triliun investasi yang berasal dari mitra GAPEMBI dan mitra SPPG, bukan dari APBN,” kata Alven Stony, Ketua Umum GAPEMBI.

Menurutnya, keterlibatan investasi murni dari mitra swasta ini menjadi faktor utama yang membuat pembangunan infrastruktur dapur pendukung dapat terealisasi dalam waktu singkat.

“Kalau semuanya menggunakan dana APBN dan proses tender, pembangunan 28.800 dapur itu tidak mungkin selesai dalam satu tahun. Ini murni investasi dari swasta,” ujarnya Alven Stony, Ketua Umum GAPEMBI.

Pihaknya juga meluruskan sentimen negatif di media sosial mengenai keuntungan sepihak, mengingat para mitra saat ini masih dalam fase pengembalian modal awal.

“Sampai hari ini kami para mitra belum balik modal. Estimasi pengembalian investasi itu sekitar dua tahun. Jadi tidak benar kalau disebut pesta pora atau menikmati keuntungan besar,” tegas Alven Stony, Ketua Umum GAPEMBI.

Program ini dinilai mengadopsi kesuksesan implementasi serupa di negara-negara maju seperti Jepang, China, maupun beberapa kawasan di Eropa.

“Jepang sudah sangat lama menjalankan program makan bergizi dan hasilnya terbukti terhadap kualitas generasi mereka,” ujarnya Alven Stony, Ketua Umum GAPEMBI.

GAPEMBI pun meminta BGN lebih aktif memberikan edukasi, mengingat persentase dapur yang mengalami penghentian sementara operasional akibat kendala administrasi terhitung kecil.

“Katakanlah ada 1.500 dapur yang di-suspend, itu hanya sekitar lima persen. Dan mayoritas persoalannya terkait administrasi seperti IPAL atau SLHS,” jelas Alven Stony, Ketua Umum GAPEMBI.

Terkait operasional harian, GAPEMBI memaparkan bahwa kendala teknis di lapangan sering kali melibatkan faktor tata kelola serta kesiapan sumber daya manusia dari pihak SPPG.

“Kadang masalahnya ada di tata kelola atau SDM di lapangan, tapi mitra langsung di-suspend. Akibatnya pelayanan terganggu dan pekerja tidak mendapat penghasilan,” katanya Alven Stony, Ketua Umum GAPEMBI.

Saat ini GAPEMBI juga memosisikan diri sebagai pihak terkait guna mendukung pemerintah dan DPR RI dalam menghadapi proses uji materi mengenai dana program MBG di Mahkamah Konstitusi.

“Ada beberapa gugatan terkait dana MBG di MK, dan GAPEMBI ikut menjadi pihak terkait untuk mendukung program ini,” pungkas Alven Stony, Ketua Umum GAPEMBI.