PKS dan PAN Tanggapi Isu Reshuffle Kabinet Merah Putih Usai HUT RI

Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Amanat Nasional memberikan respons terkait santernya wacana kocok ulang jajaran Kabinet Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto yang dikabarkan bakal bergulir setelah peringatan HUT ke-81 RI pada 17 Agustus 2026.

Kedua partai politik tersebut menyoroti kriteria pengisian jajaran menteri hingga penegasan atas hak prerogatif yang dimiliki oleh Kepala Negara dalam menentukan susunan pembantunya di pemerintahan.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu PKS Mardani Ali Sera menyatakan dukungannya apabila presiden memutuskan untuk merekrut figur baru yang memiliki kompetensi mumpuni tanpa terbatas dari kalangan partai politik saja.

"Belum dapat kabar. Intinya itu hak prerogatif Presiden. Tapi merit system perlu jadi pertimbangan," ujar Mardani Ali Sera, Ketua Bappilu PKS.

Ia juga menyinggung pentingnya langkah reformasi birokrasi di tubuh pemerintah serta beban tugas berat presiden menyusul temuan sejumlah survei yang mencatat penurunan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah.

"Plus perlu diterapkan reformasi birokrasi. Miskin struktur dan kaya fungsi. Presiden Prabowo punya tugas berat. Di beberapa survei tingkat kepuasan publik turun," ujar Mardani Ali Sera, Anggota Komisi II DPR RI.

Mardani menambahkan bahwa penetapan pejabat baru hendaknya memprioritaskan rekam jejak, integritas, dan kapasitas yang diakui oleh publik secara luas.

"Bagus kalau mau rekrut orang, yang dikenal publik orang yang punya kapasitas dan integritas. Kalau perlu profesional, tidak harus orang partai. Ada banyak anak bangsa yang berkualitas," kata Mardani Ali Sera, Anggota Komisi II DPR RI.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum PAN Saleh Partaonan Daulay menyampaikan pesan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan agar seluruh kader yang berada di pemerintahan fokus pada optimalisasi kinerja pelayanan publik.

"Di internal partai, bang Zulhas selalu mengingatkan semua kader. Tidak boleh ada yang lalai. Kesempatan saat ini adalah bekerja melayani masyarakat. Harus dimanfaatkan secara maksimal," ujar Saleh Partaonan Daulay, Waketum PAN.

Mengenai mekanisme perombakan, PAN menilai masukan dari kalangan akademisi, pengamat, maupun masyarakat umum sangat terbuka untuk dijadikan bahan pertimbangan pemerintah.

"Kalau soal reshuffle, kita tunggu aja pandangan akademisi, pengamat, dan masyarakat. Siapa tahu akam ditampung dan dijadikan rujukan. Jadi semua elemen didengar dan berpartisipasi," kata Saleh Partaonan Daulay, Waketum PAN.

Saleh kembali menegaskan bahwa PAN sepenuhnya menghormati kewenangan penuh presiden untuk melakukan penyesuaian posisi di dalam struktur kabinet.

"Reshuffle itu bisa menambah atau mengurangi, mengisi yang kosong, merotasi, dan lain-lain. Yang tahu kebutuhan itu, ya presiden. Karena itu, hak tersebut diberikan kepadanya," kata Saleh Partaonan Daulay, Waketum PAN.

Isu perombakan ini sebelumnya berembus pasca munculnya kabar bahwa kocok ulang kabinet ber skala terbatas akan digelar guna mengisi sejumlah posisi jabatan yang masih mengalami kekosongan.