Prabowo Dikabarkan Bakal Melantik Norman Joesoef Jadi Wamenhan RI

Presiden Prabowo Subianto dikabarkan bakal melantik pendiri sekaligus CEO Republikorp, Norman Joesoef, sebagai Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) RI pada perombakan kabinet Agustus 2026. Langkah ini diambil guna mempercepat kemandirian industri pertahanan nasional melalui sosok profesional non-militer.

Masuknya nama pengusaha muda tersebut menguat di lingkaran istana untuk mendampingi Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Saat ini, posisi Wamenhan RI masih dijabat oleh Marsekal (Purn) Donny Ermawan Taufanto yang juga dilantik sebagai Gubernur Universitas Republik Indonesia.

Rencana perombakan kabinet ini turut berembus di tengah hasil survei opini publik. Sumber internal pemerintahan mengungkapkan bahwa Norman menjadi representasi profesional yang memahami industri pertahanan dari hulu ke hilir.

"Dia bukan dari kalangan militer. Tapi Norman akan masuk jajaran kabinet saat reshuflle bulan Agustus ini," kata Sumber yang mengetahui hal itu kepada Suara.com, Kamis (6/8/2026).

Pengangkatan ini dinilai sejalan dengan rekam jejak Norman yang gencar mendorong produksi alutsista dalam negeri. Ia mendirikan Republikorp pada 2013 dan mengembangkan berbagai kendaraan tempur, sistem persenjataan, hingga pesawat tanpa awak (UAV).

"Nama Norman Joesoef memang menguat di lingkaran istana. Beliau dianggap representasi profesional yang paham betul seluk-beluk industri pertahanan dari hulu ke hilir. Pelantikannya bulan Agustus ini bersamaan dengan beberapa penyesuaian posisi lainnya," ujar Sumber di lingkungan pemerintahan yang enggan disebutkan namanya.

Kiprah Norman di sektor pertahanan sudah berlangsung sejak Prabowo menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Pada 26 Agustus 2024, ia menandatangani kerja sama pengadaan rudal Cakir dan rudal pertahanan udara Sungur disaksikan Prabowo dan Secretary of Turkish Defence Industries, Haluk Gorgun. Kemitraannya mencakup kerja sama bernilai miliaran dolar dengan pemain global seperti Baykar Makina, Roketsan, hingga EDGE Group.

Pada 12 Februari 2025 di Istana Kepresidenan Bogor, Prabowo memperkenalkan Norman kepada Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Di sana, Norman meneken kerja sama pembangunan pabrik drone di Indonesia. Norman juga diboyong dalam rombongan Prabowo saat bertemu Presiden Prancis Emmanuel Macron pada 28 Mei 2026, serta meneken kerja sama rudal supersonik BrahMos saat kunjungan PM India Narendra Modi pada 8 Juli 2026.

Secara akademis, Norman merupakan lulusan Political Economy serta Political Science and Government dari Anglo-American University Praha (2009–2012). Ia juga memegang gelar S2 Strategi Perang Semesta (M.Han) dari Universitas Pertahanan RI (2021–2023).

Wacana reshuffle ini juga disoroti oleh Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno. Berdasarkan data survei PPI bulan Mei 2026 yang tidak dirilis, tingkat kepercayaan publik terhadap Presiden Prabowo berada di angka 70 persen, sedangkan tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan secara umum berada di kisaran 65 persen.

"Survei opini publik tentu menjadi salah satu variabel penilaian publik terhadap kinerja pemerintah. Dan biasanya survei sifatnya situasional, fluktuatif, dinamis, dan bisa berubah dalam waktu cepat. Lalu bagaimana seharusnya pemerintah menyikapi hasil survei opini publik? Pertama, jika temuan hasil survei make sense dengan data pemerintah, tentu perlu ada perbaikan kinerja," kata Adi mengawali pendapatnya kepada wartawan, Kamis (6/8/2026).

Adi menjelaskan bahwa pemerintah memegang data internal yang lengkap mengenai capaian kinerja, sehingga hasil survei luar dapat dipakai sebagai perbandingan.

"Kedua, pemerintah tentu saja punya data internal yang komprehensif terkait dengan capaian kinerja mereka. Dan pemerintah pastinya sudah hitung-hitungan dan blue print soal kinerja. Jadi, sekalipun ada hasil survei di luar pemerintah tentunya bisa dipelajari sebagai bahan perbandingan," ujar Adi.

Menurut Adi, jika data luar tersebut tidak sesuai dengan perhitungan pemerintah, maka hasilnya dapat diabaikan dalam koridor partisipasi politik.

"Intinya, kalau hasil survei sejalan dengan upaya perbaikan pemerintah selama ini maka hasil survei perlu jadi masukan konstruktif. Namun jika hasil survei tak sesuai data pemerintah, bisa diabaikan. Dalam demokrasi survei opini publik bagian dari partisipasi politik dalam melihat kinerja pemerintahan," sambungnya.

Adanya celah antara tingkat kepuasan terhadap Presiden dan jajaran menterinya dinilai Adi menjadi pertimbangan penting digulirkannya perombakan kabinet.

"Reshuffle salah satunya untuk memulihkan kepercayaan publik. Dari data survei yang saya punya (Parameter Politik Indonesia) di bulan Mei, tapi tidak dirilis, kepercayaan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo masih cukup tinggi mencapai 70 persen. Meski harus diakui, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah secara umum (kinerja wapres, menteri, wamen, dan para pembantu presiden) di kisaran 65 persen," kata dia.

Ia menganggap kinerja jajaran pembantu presiden belum maksimal sehingga pergantian posisi diperlukan guna mendongkrak optimisme masyarakat.

"Ada gap. Satu sisi publik puas dengan kinerja Presiden, sisi lainnya kepuasan terhadap pemerintahan secara umum berkurang. Itu artinya, kinerja pembantu presiden tak perform. Di situlah pentingnya reshuffle untuk naikkan kepercayaan publik," tambahnya.

Selain perombakan personel, Adi menilai perbaikan di sektor ekonomi serta penyaluran bantuan sosial juga berpotensi menaikkan kepuasan publik terhadap pemerintah.

"Selama ini pemerintah tidak terlampau menjadikan hasil survei sebagai parameter kinerja mereka. Buktinya saat kepuasan publik mencapai 80 persen, tak sedikitpun pemerintah menjadikan hasil survei itu sebagai kebanggaan. Biasa saja.

Karena pemerintah punya alat ukur sendiri untuk bekerja. Apalagi saat kepuasan terhadap kinerja pemerintah turun, makin tak jadi acuan," ujar Adi.

Pemerintah diharapkan dapat menyikapi temuan lembaga survei secara rasional demi perbaikan kinerja ke depan.

"Kalau pemerintah anggap hasil survei itu rasional untuk masukan, sebaiknya lakukan perbaikan. Tapi kalo hasil survei dianggap tak rasional, abaikan saja," imbuhnya.