PT DSI Luncurkan Platform Digital Pengawasan Ekspor SDA Strategis

Pemerintah Indonesia melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) meluncurkan platform digital berbasis analitik transaksi untuk memperkuat pengawasan devisa hasil ekspor (DHE) dan tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA) strategis di Jakarta pada Senin (24/8/2026).

Pengoperasian BUMN ini berlandaskan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis yang mulai berlaku sejak 1 Juni 2026. Skema ekspor satu pintu ini difokuskan pada tiga komoditas awal, yakni batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi (ferroalloy).

Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani menegaskan bahwa kehadiran lembaga ini tidak akan mengubah alur birokrasi maupun mengambil alih peran kementerian teknis. Pengaturan, perizinan, serta pengawasan tetap berada di kementerian atau lembaga berwenang, sementara DSI mengintegrasikan data dari berbagai sistem kementerian melalui Lembaga Nasional Single Window (INSW) dan SIMBARA.

"Keberadaan PT DSI tidak akan menambah birokrasi atau mengambil alih kewenangan regulator terkait tata kelola ekspor," ujar Rosan Roeslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi.

Integrasi sistem tersebut memanfaatkan teknologi analitik berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk menangani persoalan under-invoicing, transfer pricing, serta rekonsiliasi data DHE. Dalam kurun waktu tiga bulan beroperasi, DSI telah mengidentifikasi inkonsistensi data pada 6.500 Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) bernilai lebih dari 14 miliar dolar AS dengan volume 90 juta ton ke 100 negara destinasi.

Penguatan sistem tersebut dilakukan dengan melengkapi platform digital menggunakan delapan mesin analitik yang mengolah indikator harga, kuantitas, kualitas, afiliasi, pengiriman, negara tujuan, hingga penerimaan transaksi.

"Platform ini untuk memastikan penguatan tata kelola supaya ada optimalisasi sumber daya negara Indonesia yang memberikan optimum value," kata Febriany Eddy, Managing Director Business 3 Danantara Asset Management.

Febriany menjelaskan bahwa platform digital ini tidak dibangun dari nol, melainkan mengintegrasikan berbagai data kementerian yang sudah ada untuk meminimalkan intervensi manusia dalam proses pengawasan.

"Data-data yang ada kami integrasikan sehingga sistem bisa memperluas kemampuan validasi harga, penelusuran pengiriman, serta akses data negara tujuan," ujar Febriany Eddy, Managing Director Business 3 Danantara Asset Management.

Sistem ini telah mendeteksi potensi transaksi senilai 5 miliar dolar AS yang membutuhkan validasi lebih lanjut sebelum dikategorikan sebagai under-invoicing. Penelusuran data tersebut mencakup aktivitas ekspor di 50 pelabuhan dan 25 provinsi di seluruh Indonesia.

"Ekspor yang benar tidak perlu khawatir karena PT DSI hanya memastikan kepatuhan, bukan mengganggu aktivitas usaha," kata Febriany Eddy, Managing Director Business 3 Danantara Asset Management.

Dari sudut pandang pengamat, tantangan utama penataan perdagangan komoditas terletak pada besarnya nilai transaksi yang belum terintegrasi secara optimal.

"Keberadaan PT DSI membuka peluang membangun mekanisme yang lebih terintegrasi dalam mengawasi harga, volume, pembayaran, dan tujuan ekspor," kata Edi Sewandono, Peneliti Nagara Institute.

Edi mencatat nilai ekspor minyak sawit mentah (CPO), batu bara, dan ferroalloy mencapai 66,13 miliar dolar AS atau sekitar Rp1.171,49 triliun. Karena 16 dari 20 komoditas ekspor terbesar Indonesia berupa SDA mentah, ia menyarankan agar DSI fokus pada pemantauan dan membiarkan fungsi perdagangan berjalan melalui perusahaan yang sudah ada.

"Pemerintah dapat memanfaatkan perusahaan perdagangan yang telah eksis, sementara PT DSI menjalankan fungsi pemantauan dan pengawasan transaksi," ujar Edi Sewandono, Peneliti Nagara Institute.

Kritik dan masukan terkait tata kelola BUMN serta tata kelola ekspor ini dihimpun melalui rangkaian diskusi publik di berbagai daerah.

"Kami mengkritik, tetapi tetap membuat kajiannya. Itu prinsip Nagara Institute dan Akbar Faizal Uncensored," kata Akbar Faizal, Direktur Eksekutif Nagara Institute.

Hasil pembahasan di sepuluh kota akan dirangkum ke dalam riset mendalam untuk diserahkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto pada forum penutup di Jakarta. Sementara itu, Kemenko Perekonomian bersama kementerian/lembaga terkait dijadwalkan menggelar evaluasi pelaksanaan tahap transisi ekspor SDA strategis pada akhir Agustus 2026.