DPR dan Pengamat Soroti Alokasi Anggaran Pendidikan RAPBN 2027

Komisi X DPR RI dan pengamat pendidikan menyoroti alokasi anggaran pendidikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 yang bernilai Rp820,9 triliun pada Senin (24/8/2026), akibat besarnya porsi program Makan Bergizi Gratis dibanding alokasi penyelesaian persoalan mendasar.

Nilai alokasi pendidikan tersebut melonjak dibandingkan anggaran tahun 2026 yang sebesar Rp720,8 triliun. Namun, alokasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyedot dana hingga Rp240 triliun, sementara program lain seperti Program Indonesia Pintar (PIP) ditargetkan untuk 22,1 juta siswa dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) disiapkan bagi 1,1 juta mahasiswa.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, My Esti Wijayati, menekankan pentingnya efektivitas penyaluran dana hingga ke tingkat unit pendidikan terbawah serta perbaikan sarana sekolah yang rusak.

"Persoalan utamanya bukan hanya berapa besar anggaran pendidikan secara menyeluruh, melainkan berapa banyak yang benar-benar sampai kepada sekolah, perguruan tinggi, guru, dosen, peserta didik, perpustakaan, serta peningkatan mutu pembelajaran," kata My Esti Wijayati.

Politikus PDIP tersebut menyoroti alokasi untuk Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen), Pendidikan Tinggi (Dikti), serta Perpusnas yang hanya mengantongi Rp400 miliar. Ia mendesak agar penanganan sekolah rusak di daerah bencana dan kawasan 3T diutamakan.

"Anggaran pendidikan naik tapi di rincian RAPBN 2027, jumlah untuk program pendidikan tidak naik signifikan khususnya untuk Dikdasmen dan Dikti. Perpusnas juga hanya Rp 400 M," kata My Esti Wijayati.

Selain fasilitas fisik, penuntasan beban honorarium guru juga dinilai perlu diselesaikan dengan efisiensi alokasi dana secara tepat sasaran.

"PR-PR masa lalu dan tahun ini yang harus diselesaikan di tahun depan itu mulai dari honor atau gaji guru, fasilitas pendidikan di banyak wilayah termasuk daerah 3T, sekolah-sekolah yang rusak, sarana-prasarana yang belum memadai, penyelesaian cepat untuk wilayah-wilayah yang terdampak bencana, sehingga penggunaan anggaran harus lebih diefektifkan," kata My Esti Wijayati.

Esti mengingatkan agar pembuat kebijakan tidak berfokus pada pembangunan fisik semata tanpa memperhatikan kesejahteraan tenaga pengajar.

"Kebijakan anggaran pendidikan tidak bisa hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga memastikan guru sebagai salah satu komponen utama pendidikan mendapatkan dukungan dan kesejahteraan yang layak," kata My Esti Wijayati.

Di sisi lain, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kabinet Bayangan, Iman Zanatul Haeri, mengkritik ketimpangan nilai bantuan harian antara program MBG dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

"Seolah-olah anggaran pendidikan naik. Padahal ada yang nyempil. Apakah MBG punya fungsi pendidikan?" kata Iman Zanatul Haeri.

Iman membandingkan jumlah penerima program MBG yang mencapai 60,6 juta orang dengan sasaran siswa penerima dana BOS yang berjumlah 54,2 juta anak.

"Sasaran siswa melalui dana BOS 54,2 juta anak. Sasaran MBG 60,6 juta orang," kata Iman Zanatul Haeri.

Ia memaparkan alokasi MBG per anak per tahun berkisar Rp900 ribu hingga Rp1,6 juta dengan asumsi biaya Rp15 ribu per hari selama 245 hari efektif, sedangkan BOS hanya memberikan Rp3.000 hingga Rp7.000 per hari.

"Kalau MBG per piring Rp15.000 per hari, maka jika dihitung per hari, anak SD-SMA mendapat alokasi Rp900 ribu-Rp1,6 juta per tahun dengan asumsi 245 hari efektif. Dari dana BOS, negara mengalokasikan hanya Rp3.000-Rp7.000 per hari," kata Iman Zanatul Haeri.

Ketimpangan angka nominal tersebut memicu pertanyaan serius terkait skema penetapan skala prioritas pemerintah dalam pembagian alokasi anggaran negara.

"Dana BOS Rp3.000-Rp7.000 per hari, piring MBG Rp15.000 per hari. Mana prioritas?" kata Iman Zanatul Haeri.

Pemerintah sendiri tetap mengagendakan alokasi anggaran 2027 untuk pembangunan Sekolah Unggulan Garuda (SUG), Sekolah Rakyat, serta percepatan revitalisasi gedung sekolah dan madrasah yang rusak.