Pengamat dan DPRD DKI Soroti Ketidakakuratan Data Desil DTSEN

Akurasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi sorotan ekonom serta kalangan legislatif DKI Jakarta karena berpotensi memicu ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial maupun penerimaan layanan pemerintah.

Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai penetapan desil kerap tidak mencerminkan kondisi ekonomi riil lantaran pembaruan data yang lambat. Perubahan kondisi rumah tangga akibat pemutusan hubungan kerja, penurunan pendapatan, hingga perpindahan domisili belum sepenuhnya terekam secara mutakhir.

Keterlambatan ini berisiko memicu kesalahan pendataan berupa exclusion error dan inclusion error dalam penetapan penerima program pemerintah. Yusuf mengingatkan bahwa desil dalam sistem pencatatan sosial ini tidak menggambarkan angka kekayaan secara mutlak.

"Desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN pada dasarnya menunjukkan posisi relatif rumah tangga dalam distribusi kesejahteraan, bukan ukuran kekayaan absolut," jelas Yusuf Rendy Manilet, Ekonom CORE Indonesia.

Penetapan posisi tersebut memperhitungkan variabel gabungan seperti kepemilikan aset, kondisi hunian, akses listrik, serta tingkat pendidikan. Oleh sebab itu, warga berkategori ekonomi pas-pasan masih memungkinkan berada pada tingkat desil atas.

"Masalah lain muncul ketika kondisi ekonomi rumah tangga berubah lebih cepat dibandingkan data yang digunakan untuk pemeringkatan," ujar Yusuf Rendy Manilet, Ekonom CORE Indonesia.

Guna mengatasi persoalan ini, langkah perbaikan dinilai perlu fokus pada perluasan verifikasi lapangan dan pemutakhiran indikator evaluasi BPS. Sistem pengaduan sanggah masyarakat juga disarankan agar dibuat lebih responsif.

"Verifikasi lapangan perlu diperluas, integrasi data administrasi dibuat lebih responsif, dan mekanisme sanggahan masyarakat dipermudah agar koreksi dapat dilakukan dengan cepat," kata Yusuf Rendy Manilet, Ekonom CORE Indonesia.

Menteri Sosial Syaifullah Yusuf menjelaskan bahwa pengolahan variabel sosial ekonomi untuk menentukan desil merupakan kewenangan BPS. Posisi rumah tangga dikelompokkan mulai dari Desil 1 untuk kondisi terendah hingga Desil 10 untuk kelompok tertinggi.

"Jadi kita tidak hanya melihat penghasilan ya, itu nanti yang bisa menjelaskan lebih detil adalah BPS, karena BPS mengukur dan itemnya itu banyak," ujar Syaifullah Yusuf, Menteri Sosial.

Pemerintah terus berupaya mendorong partisipasi publik dalam mendukung akurasi pencatatan tersebut. Skema digitalisasi bantuan sosial disiapkan untuk mengoptimalkan keterpaduan data penerima.

"Setelah itu dikumpulkan atau agregatnya mungkin itu ada metode yang dilakukan oleh BPS. Tapi pada prinsipnya buat kami yang penting semua masyarakat mau berpartisipasi apalagi nanti kalau sudah digitalisasi Bansos," lanjut Syaifullah Yusuf, Menteri Sosial.

Sementara itu, dari pihak legislatif daerah, Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Khoirudin mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempercepat mekanisme koreksi data desil di tingkat wilayah agar tidak merugikan warga.

"Jangan sampai warga kehilangan hak hanya karena data tidak sesuai," ujar Khoirudin, Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta.

Aparatur kelurahan dan kecamatan diharapkan menjadi garda terdepan dalam memproses aduan serta memverifikasi keadaan riil warga secara langsung tanpa birokrasi yang berbelit.

"Warga jangan dipingpong," tegas Khoirudin, Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta.

Pemerintah daerah juga diminta menyediakan kanal sanggahan transparan yang mencantumkan tenggat waktu penyelesaian serta rincian dokumen persyaratan. Penerapan sistem digital semestinya mempermudah kinerja aparatur dalam penyesuaian kondisi masyarakat.

"Teknologi harus membantu aparatur, bukan membuat keputusan menjadi kaku," kata Khoirudin, Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta.

Evaluasi berkala terhadap durasi penyelesaian pengaduan dan penetapan ulang hak warga perlu dilakukan secara konsisten oleh Pemprov DKI Jakarta.

"Data harus mengikuti kondisi masyarakat," tandas Khoirudin, Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta.