Menteri UMKM Temui Menkomdigi Bahas Kenaikan Biaya Seller TikTok Shop

Menteri UMKM melangsungkan pertemuan khusus dengan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) untuk membahas lonjakan biaya transaksi pelaku usaha serta indikasi praktik market abuse oleh platform belanja daring. Pertemuan strategis ini berlangsung di Kantor Komdigi, Jakarta, pada Kamis (21/5/2026).

Langkah koordinasi antarkementerian ini diambil setelah mencuatnya keluhan dari para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di tanah air. Para pedagang lokal merasa terbebani oleh kebijakan baru sejumlah platform e-commerce yang menaikkan tarif layanan secara signifikan.

Fokus utama pembahasan tertuju pada platform aplikasi belanja video pendek, TikTok Shop, yang baru-baru ini memperbarui skema komisi. Kebijakan tersebut dinilai sangat memberatkan kelangsungan bisnis para pelaku usaha lokal yang bergantung pada ekosistem digital.

Berdasarkan data yang dihimpun dari laporan Bisniscom, platform TikTok Shop per 18 Mei 2026 telah memberlakukan perubahan skema Biaya Komisi Dinamis. Kebijakan baru ini mendongkrak batas maksimum komisi per item secara drastis dari yang semula Rp40.000 menjadi hingga Rp650.000.

Kenaikan batas maksimum komisi yang mencapai 15 kali lipat tersebut memicu kekhawatiran meluas di kalangan pedagang kreatif. Selain biaya komisi yang melonjak, beban para penjual diproyeksikan akan semakin bertambah dalam waktu dekat akibat rencana kebijakan baru lainnya.

Pada 1 Juni 2026, TikTok Shop dijadwalkan bakal menerapkan kebijakan pembagian biaya retur barang sebesar Rp5.000 per transaksi. Penyesuaian biaya sepihak ini memperpanjang daftar beban operasional yang harus ditanggung oleh ekosistem hilir UMKM digital.

Berikut adalah perbandingan skema biaya transaksi dan komisi yang diterapkan oleh platform belanja video pendek tersebut:

Antisipasi Praktik Market Abuse di Lokapasar

Pertemuan yang berlangsung selama sekitar satu jam di Kantor Komdigi tersebut juga secara spesifik mengkaji potensi terjadinya tindakan market abuse. Pemerintah mengendus adanya indikasi pemanfaatan posisi dominan oleh platform besar untuk mendikte pasar secara tidak sehat.

Kementerian UMKM menegaskan bahwa integrasi teknologi dan penguasaan pasar yang masif tidak boleh mengorbankan kepentingan produsen lokal. Intervensi regulasi dinilai mendesak agar ruang digital tetap kompetitif, adil, dan ramah bagi perkembangan wirausaha domestik.

Sebelum pertemuan dengan Menkomdigi terlaksana, Menteri UMKM sebenarnya telah bergerak cepat memanggil seluruh perusahaan lokapasar (marketplace). Pemanggilan massal tersebut dilakukan pada Rabu (13/5/2026) di sela-sela acara Akad Massal KUR 1.000 UMKM Kreatif dan Bursa Wirausaha Unggulan di Universitas Udayana, Bali.

Dalam kesempatan di Bali tersebut, Menteri UMKM secara tegas melarang seluruh pengelola marketplace untuk menaikkan tarif layanan secara sepihak. Pemerintah mewajibkan adanya proses sosialisasi yang matang serta dialog terbuka bersama para mitra seller.

Tuntutan Transparansi dan Aturan Sosialisasi Tiga Bulan

Sebagai bentuk perlindungan nyata, Kementerian UMKM mengeluarkan instruksi keras agar setiap rencana penyesuaian tarif disosialisasikan minimal tiga bulan sebelum diimplementasikan. Aturan ini bertujuan agar para pelaku usaha memiliki waktu cukup untuk melakukan penyesuaian struktur harga.

Pihak kementerian menyayangkan langkah platform yang terkesan terburu-buru dalam mengubah skema biaya di tengah situasi pasar yang sedang memulihkan diri. Transparansi formula penghitungan komisi dinamis dituntut untuk dibuka secara jelas kepada publik dan regulator.

Sinergi antara Kementerian UMKM dan Kementerian Komunikasi dan Digital ini diharapkan melahirkan regulasi komprehensif terkait tata kelola tarif e-commerce. Pengawasan ketat akan terus dilakukan guna memastikan tidak ada lagi platform digital yang menerapkan kebijakan sepihak yang merugikan jutaan seller lokal.

Melalui pemanfaatan fungsi pengawasan teknis yang dimiliki Komdigi, pemerintah berkomitmen memantau aktivitas algoritma dan sistem pembayaran di platform digital. Langkah bersama ini diarahkan untuk menciptakan keseimbangan ekosistem perdagangan digital yang berkelanjutan di Indonesia.