Kementerian PKP Genjot Realisasi Program Bedah Rumah Jakarta

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memacu capaian program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah di Jakarta yang saat ini baru menyentuh 6 persen dari target, sebagaimana dilansir dari Detikcom pada Senin (15/9/2026).

Rendahnya capaian awal tersebut disikapi pemerintah dengan menetapkan target evaluasi mingguan untuk mengejar ketertinggalan hingga akhir tahun. Penyesuaian aturan kepemilikan lahan juga diterapkan guna mempercepat penyaluran bantuan di kawasan perkotaan.

"Jakarta Pak (Menteri PKP) saat ini (progres) masih 6 persen, tapi di akhir September kira-kira dua minggu lagi itu sudah 41 persen Pak (Menteri PKP)," kata Sri Haryati, Dirjen Perumahan Perkotaan Kementerian PKP.

Keterbatasan dan kejelasan status tanah sempat menjadi hambatan utama pelaksanaan BSPS di wilayah perkotaan. Namun, syarat penerima bantuan kini diperlonggar bagi warga yang telah mendiami lokasi hunian dalam jangka waktu tertentu.

"Di awal memang masalah kami di lahan, saat ini sudah dibuka, lahan bisa untuk digunakan, yang penting dia sudah menepati selama minimal satu tahun. (Syarat) itu sangat membantu untuk perkotaan," kata Sri Haryati, Dirjen Perumahan Perkotaan Kementerian PKP.

Progres fisik BSPS secara nasional tercatat baru terealisasi 20.954 unit dari target 120.000 unit. Hal ini berdampak pada penyerapan anggaran Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan yang baru mencapai 23,46 persen atau setara Rp 17,97 persen untuk BSPS dari total pagu Rp 2,9 triliun.

Berbeda dengan BSPS, penyerapan anggaran untuk pembangunan rumah susun (rusun) menunjukkan capaian signifikan sebesar 60,73 persen yang didorong oleh skema kontrak tahun jamak.

"Secara keseluruhan rusun di Kementerian PKP penyerapannya sudah di 60,73 persen, sudah cukup baik ya karena memang kita bagi ada MYC 2024, 2025, 2026," kata Sri Haryati, Dirjen Perumahan Perkotaan Kementerian PKP.

Fasilitas rusun untuk prajurit TNI di Ibu Kota Nusantara (IKN) telah selesai 100 persen. Sementara itu, proyek rusun Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) mencatatkan realisasi keuangan 80,54 persen dan fisik 87 persen.

Pemerintah juga telah menandatangani kontrak manajemen konstruksi dan fisik untuk pembangunan sembilan rusun di berbagai kota besar, termasuk Manado, Medan, dan Denpasar, dengan skema multi-tahun hingga 2027.