Pemerintah Gelontorkan Rp18,9 Triliun Amankan Gaji PPPK Daerah

Pemerintah pusat menyalurkan tambahan anggaran transfer ke daerah sebesar Rp18,9 triliun untuk mengatasi ancaman krisis fiskal serta menjamin kepastian pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di seluruh daerah pada Senin, 10 Agustus 2026.

Penggelontoran dana darurat berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto tersebut dialokasikan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 198 Tahun 2026 demi menyokong 490 pemerintah daerah yang mengalami penyempitan ruang belanja pegawai.

Skema bantuan dana gabungan ini mencakup pemenuhan tunggakan kurang bayar Dana Bagi Hasil sebesar Rp10 triliun serta penambahan top-up Dana Alokasi Umum senilai Rp8 triliun untuk menutup defisit kas pemda.

Sebelumnya, pemetaan Kementerian Dalam Negeri menemukan 79 pemerintah daerah membutuhkan suntikan khusus belanja pegawai senilai Rp3,7 triliun, yang jika diakumulasikan dengan kebutuhan non-pegawai mencapai total Rp14 triliun.

Langkah penyelamatan anggaran ini disiapkan melalui tiga tahapan terstruktur mulai dari efisiensi internal pemda, penyaluran sisa DBH, hingga intervensi penambahan DAU sebagai jaminan akhir.

Penegasan mengenai komitmen perlindungan tenaga kerja daerah tersebut disampaikan langsung oleh otoritas kementerian usai memimpin rapat koordinasi penanganan ASN di Kompleks Parlemen Jakarta.

"Prinsip kita tidak boleh ada opsi pegawai PPPK ini dirumahkan, apalagi menganggur ya. Ya harus dibayar gajinya," ujar Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (10/8/2026).

Mendagri menekankan bahwa perhatian khusus terhadap ruang fiskal daerah menjadi prioritas utama pemerintah pusat demi menjaga pemenuhan pos belanja wajib pegawai.

"Ini saya kira, kebijakan Presiden yang sangat atensi terhadap permasalahan fiskal di daerah-daerah. Terutama untuk membayar biaya yang wajib untuk dibayarkan yaitu belanja pegawai," kata Tito dalam keterangannya, Senin (10/8).

Evaluasi lintas kementerian bersama Kementerian PANRB dan Kementerian Keuangan telah diselesaikan untuk memastikan seluruh instansi daerah memiliki kepastian pembiayaan gaji.

"Kita sudah exercise beberapa daerah, kami sudah ketemu dengan Menteri PANRB, kemudian juga dengan Menteri Keuangan. Prinsip kita tidak boleh ada opsi pegawai PPPK ini dirumahkan, apalagi menganggur, ya, harus dibayar gajinya," tuturnya.

Suntikan kucuran dana yang diterbitkan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa sejak Rabu, 5 Agustus 2026 ini diharapkan mampu menyelesaikan seluruh tunggakan kompensasi aparatur di daerah.

"Rp 10 triliun di antaranya lebih ya itu adalah kurang bayar DBH (Dana Bagi Hasil) yang dibayarkan kepada daerah-daerah. Kemudian Rp 8 triliun lebih itu adalah dari penambahan istilahnya top-up tambahan Dana Alokasi Umum (DAU). Jadi totalnya hampir Rp 19 triliun, Rp 18,9 sekian, Rp 19 triliun," jelas Tito.

Tambahan alokasi dana tersebut diyakini menjadi solusi komprehensif atas dinamika penggajian pegawai honorer, PPPK, hingga tenaga kerja paruh waktu pemda.

"Jadi totalnya hampir Rp19 triliun, Rp18,9 sekian, Rp19 triliun. Nah, dengan adanya tambahan ini, kita semua berharap ini sudah bisa menyelesaikan permasalahan belanja pegawai, baik PPPK maupun paruh waktu juga, itu dibiayai, dibayar oleh Pemda masing-masing," terang Tito.

Mendagri menambahkan bahwa kebutuhan dana khusus belanja pegawai untuk 79 daerah teridentifikasi berada di kisaran nominal Rp3,7 triliun.

"Kalau untuk belanja pegawainya saja itu lebih kurang Rp 3,7 triliun-an," kata Tito usai konferensi pers di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (5/8/2026).

Selain dukungan fiskal direct, pemerintah tengah mengkaji opsi redistribusi status guru daerah menjadi ASN pemerintah pusat sesuai pembagian kewenangan UU Nomor 23 Tahun 2014 untuk meratakan distribusi tenaga pendidik.

"Nah, ini sedang lakukan exercise. Tadi juga saya menjelaskan ini pasti akan meringankan pemerintah daerah juga, khususnya dalam mengurangi belanja pegawai," pungkas Tito.